Implementasi Regulasi Baru Anti-Perjudian di Bangladesh Mulai 1 Juli, parlemen Bangladesh resmi memberlakukan Undang-Undang Pencegahan Perjudian, fokus pada penghapusan perjudian dalam bentuk apapun, baik daring maupun konvensional, serta aktivitas ilegal lainnya seperti manipulasi pertandingan. UU ini menggantikan peraturan lama dari tahun 1867, yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan teknologi perjudian saat ini.
Prioritas pada Perjudian Digital
Kebijakan ini diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Salahuddin Ahmed, berdasarkan rekomendasi dari komite legislatif. Dalam diskusi parlemen, sebagian besar anggota mendukung inisiatif ini meski ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan di lapangan yang bisa melanggar hak individu.
Diskusi dan Kontroversi
Perwakilan dari Partai Warga Negara Nasional, Akhter Hossen, mendukung peraturan ini tetapi mengingatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat untuk melakukan penggeledahan dan pemblokiran tanpa perintah pengadilan. Sementara itu, Nazibur Rahman dari Jamaat mengungkapkan kekhawatiran akan konflik dengan Kode Prosedur Pidana yang ada.
Tanggapan dari Pemerintah
Merespons hal tersebut, Menteri Dalam Negeri mengutarakan bahwa mendapatkan izin pengadilan terlebih dahulu bisa mengakibatkan hilangnya bukti atau keberadaan situs perjudian, sehingga melemahkan efektivitas penindakan. Ia menambahkan bahwa aparat kepolisian telah memiliki kewenangan serupa dalam regulasi lainnya.
Dukungan dari Faksi Oposisi
Kepala Whip Oposisi, Nahid Islam, menyatakan dukungan meski kecewa karena amandemen dari pihaknya tidak diakomodasi. Ia menekankan pentingnya memastikan regulasi ini tidak menjadi alat penyalahgunaan dan tetap menghormati hak asasi manusia. Upaya serupa dalam menerapkan regulasi ketat perjudian juga dilakukan di Brasil, khususnya di Rio, untuk membatasi iklan taruhan di area publik.
Sanksi dan Definisi
Berlandaskan undang-undang baru, setiap individu yang berpartisipasi dalam perjudian, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dikenai hukuman penjara hingga 2 tahun, denda sampai Tk 200.000, atau keduanya. Pelanggaran perjudian online atau jarak jauh bisa berujung pada hukuman penjara maksimal 5 tahun, denda hingga Tk 1 crore, atau kedua-duanya. Khusus partisipan dalam taruhan online menghadapi hukuman lebih berat hingga 7 tahun penjara dan denda hingga Tk 5 crore.
Ancaman Sosial dan Ekonomi
Salahuddin Ahmed mengungkapkan bahwa media sosial, akun finansial palsu, dan teknologi pembayaran digital sering disalahgunakan untuk perjudian, pencucian uang, dan penipuan, yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan generasi muda Bangladesh.
Kategorisasi Aktivitas Perjudian
Undang-undang ini menetapkan 24 kategori aktivitas perjudian, termasuk yang berbasis teknologi modern, diharapkan dapat menutup celah hukum dan memberikan wewenang lebih bagi aparat dalam menumpas kejahatan terkait perjudian. Dengan langkah tegas ini, Bangladesh berupaya mengatasi dampak buruk perjudian yang berkembang pesat dengan bantuan teknologi, sekaligus berkomitmen pada penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia.